Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Segera Dibentuk, Pemerintah Tak Ikut Campur

Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Integritas Pasar Modal dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan tidak ada intervensi pemerintah.

Dia mengatakan, pembentukan satgas yang mengawal perbaikan pasar modal RI itu akan dipimpin oleh OJK.  “Satgas segera dibentuk, itu OJK yang menentukan,” kata Airlangga, ditemui usai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026, di Jakarta, ditulis Jumat (6/2/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, Menko Airlangga juga menyebut proses demutualisasi bursa diharapkan bisa terlaksana tahun ini.

“Kemudian kalau demutualisasi harapannya bisa dilakukan dalam tahun ini,” ucapnya.

Kendati begitu, dia memastikan tidak ada campur tangan dari pemerintah pada upaya-upaya tersebut. “Tidak ada, kita tidak ada intervensi,” tegasnya.

OJK Akan Bentuk Satgas

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Hal tersebut masuk sebagai upaya perbaikan pasca gejolak bursa belakangan ini.

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan rencana tersebut telah dibahas bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Langkah ini juga dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait.

“Kami sudah berkedusi dengan Pak Menko, kita akan segera membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal, mohon dukungan dari Bapak-Ibu semua,” ungkap Friderica dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2026, di Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.

Dia mengakui, gejolak pasar modal RI saat ini menjadi momentum perbaikan. Bahkan, tingkat pertumbuhan yang tinggi diakuinya belum cukup.

“Diperlukan langkah perbaikan agar pertumbuhan di pasar modal lebih berkualitas,” katanya.

“OJK bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia, pelaku industri dan para stakeholder berkomitmen melakukan reformasi integritas pasar modal Indonesia,” tutur Friderica.

Friderica kemudian merinci ada 8 rencana aksi yang kan dijalankan ke depannya dalam rangka reformasi integritas pasar modal tadi. Pertama, kebijakan free float dari 7,5% menjadi 15%.

Kedua, pengungkapan ultimate beneficial owner atau UBO. Ketiga, perluasan pengungkapan tipe investor dan kepemilikan saham dari yang sebelumnya 5% menjadi di atas 1%. Keempat, demutualisasi Bursa Efek.

Kelima, penegakan peraturan dan sanksi. Keenam, peningkatan tata kelola, terutama peningkatan tata kelola emiten. Ketujuh, pendalaman pasar secara terintegrasi. Kedelapan, sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan seluruh pelaku usaha dan jasa keuangan.